Transparansi Anggaran Pendidikan & Nasib Guru di Indonesia

Pendahuluan

Pendidikan selalu disebut sebagai “fondasi bangsa”, tapi ironisnya, sampai hari ini guru—sebagai ujung tombak pendidikan—masih sering menjadi korban ketidakadilan. Transparansi anggaran pendidikan di Indonesia kerap dipertanyakan, mulai dari alokasi dana yang besar tetapi tidak merata, hingga praktik birokrasi yang membingungkan. Pertanyaannya, mengapa dengan anggaran triliunan rupiah, masih banyak guru honorer yang digaji di bawah standar?

Artikel ini membahas fenomena transparansi anggaran pendidikan, mengungkap permasalahan guru yang masih tersisih, serta memberi gambaran tentang apa yang bisa diperbaiki ke depan.

---

Besarnya Anggaran Pendidikan, Kecilnya Dampak bagi Guru

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Secara nominal, angkanya fantastis—mencapai lebih dari Rp600 triliun pada tahun 2025. Namun, fakta di lapangan menunjukkan, banyak guru honorer yang hanya menerima gaji Rp500 ribu–Rp1 juta per bulan.

Angka ini jelas tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: ke mana sebenarnya anggaran pendidikan itu dialokasikan?

Menurut laporan Kompas, sebagian besar dana pendidikan terserap untuk infrastruktur, tunjangan birokrasi, hingga proyek digitalisasi sekolah. Sayangnya, kesejahteraan guru sering kali hanya mendapat “sisa kue”.

---

Guru Honorer: Tulang Punggung yang Terabaikan

Guru honorer adalah contoh nyata dari ketidakadilan dalam sistem pendidikan kita. Mereka tetap menjalankan tugas mendidik, membimbing, bahkan menginspirasi murid dengan penuh dedikasi, meski gaji mereka sering kali tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Di beberapa daerah, bahkan masih ada guru yang harus bekerja sampingan sebagai ojek online, petani, atau berdagang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah benar sistem pendidikan kita berpihak pada guru?

Di artikel sebelumnya tentang Guru Honorer: Korban Ketidakadilan Sistem, sudah dibahas bagaimana lemahnya perlindungan hak guru dalam birokrasi daerah. Hal ini mempertegas perlunya transparansi anggaran pendidikan.

---

Masalah Utama Transparansi Anggaran Pendidikan

Ada beberapa titik lemah yang sering disorot para pemerhati pendidikan:

1. Kurangnya laporan terbuka – Masyarakat sulit mengakses informasi rinci tentang ke mana saja dana pendidikan disalurkan.
2. Distribusi tidak merata – Sekolah di kota besar mendapat fasilitas lengkap, sementara sekolah di daerah terpencil masih kekurangan ruang kelas layak.
3. Guru bukan prioritas utama – Alokasi anggaran lebih banyak diarahkan ke proyek fisik ketimbang peningkatan kesejahteraan guru.
4. Birokrasi yang berbelit – Penyaluran dana sering tersendat di tingkat daerah karena prosedur administrasi yang panjang.

Laporan dari Katadata juga menunjukkan bahwa transparansi anggaran pendidikan di Indonesia masih lemah dibanding negara tetangga.

---

Dampak Ketidakadilan pada Guru dan Murid

Kurangnya transparansi anggaran bukan hanya merugikan guru, tetapi juga murid. Dampaknya bisa dirasakan secara langsung:

• Guru kehilangan motivasi – Gaji rendah membuat guru sulit fokus mendidik karena harus mencari pekerjaan tambahan.
• Kualitas pendidikan menurun – Ketika guru tidak sejahtera, mutu pembelajaran juga ikut terdampak.
• Murid jadi korban – Akses pendidikan bermutu hanya dinikmati sebagian kecil anak-anak di kota besar.

Masalah ini bukan hanya isu pendidikan, tapi juga isu keadilan sosial.

---

Solusi: Membangun Transparansi & Akuntabilitas

Agar masalah ini tidak berulang, ada beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Audit publik anggaran pendidikan
   Setiap dana yang dikeluarkan harus bisa dilihat masyarakat lewat portal transparansi digital.
2. Prioritaskan kesejahteraan guru
   Guru honorer harus dijamin mendapat gaji layak sesuai UMR daerah.
3. Peran aktif masyarakat & media
   Media independen seperti BBC Indonesia atau Kompas bisa terus menyoroti isu ini agar tidak tenggelam.
4. Internalisasi kontrol publik
   Artikel edukatif di blog seperti Guru Nakal dapat menjadi bagian dari gerakan literasi kritis masyarakat.

---

Kesimpulan

Transparansi anggaran pendidikan adalah kunci agar keadilan bisa dirasakan oleh guru dan murid di seluruh Indonesia. Tanpa keterbukaan, guru akan tetap jadi korban ketidakadilan, dan generasi muda akan tumbuh dengan pendidikan yang timpang.

Sudah saatnya pemerintah menepati janji: menjadikan pendidikan sebagai prioritas sejati, bukan sekadar jargon politik.