Sebutkan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi!

oleh Gurunakal

Halo semuanya, bahasan kali ini membantu menjawab pertanyaan “Sebutkan urusan wajib pemerintah daerah tingkat provinsi! Ayo baca bahasan ini sampai tuntas agar pengetahuanmu bertambah banyak. Jangan lupa bagikan bahasan kepada teman jika diperlukan.


Indonesia adalah negara kesatuan dengan 34 provinsi. Meski otoritas tertinggi ada di tangan pemerintah pusat (selanjutnya disebut Pemerintah), namun terdapat urusan pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten / kota). Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah di atas disebutkan kalau urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut lagi disebutkan kalau urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah  dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

Urusan Wajib Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi


Urusan pemerintahan seperti tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berarti wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / kota. Sedangkan urusan pilihan berarti bisa dipilih dan ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sebutkan urusan wajib pemerintah daerah tingkat provinsi

Gedung Sate di Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Sumber: Wikimedia Commons (Lisensi Creative Commons)

Berikut ini adalah daftar urusan wajib pemerintah daerah tingkat provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / kota yang perlu kita ketahui:

  • pendidikan;
  • kesehatan;
  • lingkungan hidup;
  • pekerjaan umum;
  • penataan ruang;
  • perencanaan pembangunan;
  • perumahan;
  • kepemudaan dan olahraga;
  • penanaman modal;
  • koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  • kependudukan dan catatan sipil;
  • ketenagakerjaan;
  • ketahanan pangan;
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  • perhubungan;
  • komunikasi dan informatika;
  • pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  • otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  • pemberdayaan masyarakat dan desa;
  • sosial;
  • kebudayaan;
  • statistik;
  • kearsipan; dan
  • perpustakaan.

Bagaimana dengan urusan pilihan? Ini adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berikut adalah daftarnya:

  • kelautan dan perikanan;
  • pertanian;
  • kehutanan;
  • energi dan sumber daya mineral;
  • pariwisata;
  • industri;
  • perdagangan; dan
  • ketransmigrasian.

Referensi


  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. File PDF.

Baca juga yang ini

Tulis unek-unek