Polisi vs Rakyat: Kenapa Bentrokan Masih Terjadi di Indonesia?

Hubungan antara aparat polisi dan rakyat di Indonesia masih kerap diwarnai ketegangan. Meski polisi sejatinya bertugas melindungi rakyat, kenyataannya bentrokan polisi vs rakyat masih sering terjadi dalam berbagai momentum. Mulai dari aksi demonstrasi buruh, protes mahasiswa, hingga konflik di tingkat lokal. Pertanyaannya, kenapa hal ini masih terus berulang?

Sejarah Singkat Hubungan Polisi dan Rakyat

Sejak masa Orde Baru, aparat sering ditempatkan sebagai “alat negara” yang identik dengan kekuasaan, bukan sekadar penegak hukum. Warisan ini masih terasa hingga kini. Tak jarang rakyat memandang polisi sebagai musuh, terutama saat terjadi protes besar.

Menurut data dari KontraS, kasus pelanggaran HAM oleh aparat di Indonesia masih cukup tinggi setiap tahunnya. Fakta ini memperkuat stigma buruk di mata masyarakat.

Faktor Penyebab Bentrokan

1. Ketidakpercayaan Publik
   Banyak masyarakat menilai polisi tidak netral, terutama dalam kasus politik atau konflik agraria.
2. Pendekatan Represif
   Dalam banyak demo, polisi lebih memilih pendekatan kekerasan, seperti penggunaan gas air mata, mobil water cannon, hingga baracuda.
3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
   Demonstrasi buruh dan mahasiswa sering berujung ricuh karena tuntutan mereka tidak direspons dengan dialog terbuka.
4. Kurangnya Komunikasi
   Kegagalan membangun komunikasi sehat antara aparat dan rakyat memperbesar potensi konflik.

Dampak Bentrokan Polisi vs Rakyat

Konflik yang berulang menimbulkan trauma sosial. Rakyat merasa hak mereka terampas, sementara polisi kehilangan legitimasi di mata publik. Dampak lain termasuk:

• Kerusakan fasilitas umum (halte, MRT, pos polisi).
• Kerugian ekonomi karena aksi demo ricuh.
• Korban luka hingga meninggal dunia.

(Baca juga artikel terkait: Demo Indonesia Terbaru: Amarah Rakyat, Penjarahan DPR, dan Bentrokan dengan Polisi).

Upaya Perbaikan: Bisa Kah Polisi dan Rakyat Berdamai?

Untuk keluar dari siklus konflik, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:

1. Reformasi Kepolisian
   Polisi harus benar-benar melaksanakan visi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan.
2. Dialog Humanis
   Dalam menghadapi demo, pendekatan persuasif jauh lebih efektif ketimbang represif.
3. Transparansi Hukum
   Proses hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian.
4. Pendidikan HAM bagi Aparat
   Meningkatkan pemahaman polisi tentang hak warga negara sangat penting.

Kesimpulan

Bentrokan polisi vs rakyat adalah cermin dari masalah sistemik yang belum selesai di Indonesia. Selama aparat masih mengedepankan kekerasan ketimbang dialog, konflik ini berpotensi terus terjadi. Namun, dengan reformasi, transparansi, dan komitmen membangun komunikasi yang sehat, hubungan polisi dan rakyat bisa diperbaiki.

Seperti yang diingatkan oleh Komnas HAM, negara tidak boleh mengorbankan hak rakyat hanya demi stabilitas sesaat.

Author: Raymond Bell